Presiden SBY: "Ucapan Guru Harus Bisa Dipercaya"

Pekanbaru 25 – 11 – 2007; Presiden SBY menyampaikan sambutan pada acara peringatan Hari Guru serta HUT ke 62 PGRI di Pekan Baru, Riau, Minggu (25/11) pagi. (foto: muchlis/presidensby.info)
Presiden SBY menyampaikan sambutan pada acara peringatan Hari Guru serta HUT ke 62 PGRI di Pekan Baru, Riau, Minggu (25/11) pagi. (foto: muchlis/presidensby.info)
Pekan Baru: Pemimpin pada hakikatnya juga seorang guru. Tidak harus kita menjadi Guru Bangsa, Bapak Bangsa atau Ibu Bangsa, tetapi menjadi guru pun luar biasanya mulia. Karena itu persyaratan menjadi guru amatlah berat. Ucapan seorang guru atau ucapan seorang pemimpin harus dapat dipercaya karena benar, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan fitnah. Ucapan guru atau ajakan pemimpin dilakukan dengan memberi contoh, dan ahirnya diikuti oleh anak didiknya . Jika itu dilakukan, guru dan pemimpin akan diikuti murid dan dituruti rakyatnya.

Demikian dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari Minggu (25/11) siang, di Rumbia Hall Sport Centre Pekanbaru, Riau saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Guru Nasional 2007dan HUT ke - 62 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia). Ditambahkan, seorang pemimpin apalagi tingkatannya Guru Bangsa, dimana berat untuk mencapai gelar itu dan berat persyaratannya, harus lebih mawas diri. Tidak seenaknya menuduh orang lain bersalah. Mari kita menjadi guru dan pemimpin yang baik. Seperti ilmu padi, makin berilmu makin menunduk, " lanjutnya. Ditambahkan, seorang pemimpin disamping sebagai guru juga sebagai murid, karena tidak ada manusia yang sempurna. SBY mengajak semua pemimpin untuk menjadi guru yang baik, tapi sekaligus juga sebagai murid yang baik.


Kepada PGRI, SBY juga mengajak untuk terus memberikan saran dan masukan yang tepat dan realistis untuk masa depan pendidikan ."Tidak perlu harus berunjuk rasa. Kalau guru senang berunjuk rasa, muridnya bisa bingung. Siapa yang akan mengajar mereka? Unjuk rasa pun kita akan tanggapi dengan baik," ujar SBY. Presiden minta agar Mendiknas, PGRI dan komunitas guru lainnya untuk bersama sama dengan DPR merumuskan agar kenaikan anggaran pendidikan disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru. "Kita harus terus meningkatkan kesejahteraan guru sesuai kemampuan negara, " ujar SBY.

Usai memberikan sambutan, SBY, Ibu Negara dan rombongan disuguhi tari zapin Kasih Budi yang dimainkan oleh sekitar 100 murid TK sekota Pekan Baru, untuk selanjutnya bertolak kembali ke Jakarta tepat pukul 12. 40 WIB. Tampak ikut dalam rombongan SBY dalam kunjungan kerjanya ke Pekanbaru ini antara lain Ketua DPD Ginanjar Kartasasmita, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mensesneg Hatta Rajasa, Seskab Sudi Silalahi, Menag Maftuh Basyuni, Meneg Pendayaangunaan Aparatur Negara Taufik Effendi, Meneg Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar, Meneg PDT Lukman Edy, dan Jubir Presiden, Andi Mallarangeng.(win)

Pemerintah akan Angkat 110 Ribu Guru Bantu Diangkat Tanpa Test

Semarang, 5-9-2007. Pemerintah akan mengangkat 110 ribu guru bantu menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa melalui test seleksi, hanya melalui penyaringan bersifat administratif dan kesehatan.

"Sama sekali tanpa test. Sebab, kalau dengan test mereka pasti kalah dengan yang baru-baru," kata anggota Komisi X (Bidang Pendidikan) DPR RI, Drs H. Munawar Sholeh, MM di sela-sela sarasehan "Menuju Anggaran Pendidikan 20 persen untuk Jawa Tengah" di Gedung Berlian Semarang, Senin (05/09).

Menurut dia, pemerintah sudah melakukan kesepakatan dengan Komisi X DPR RI untuk mengangkat sekitar 300 ribu PNS baru tahun depan, dan dari jumlah tersebut 110 ribu di antaranya dialokasikan untuk guru bantu.

Menyinggung soal persyaratan, Munawar yang juga Ketua DPW PAN Jateng itu mengatakan, untuk usia maksimal 46 tahun, dan soal pendidikan tidak dipermasalahkan.

"Kami tidak mempermasalahkan pendidikannya, tapi yang jelas sudah punya SK Guru Bantu dulu," katanya. Bagi DPR RI, khususnya Komisi X yang membidangi pendidikan, guru bantu yang sudah bertugas di daerah terpencil atau di sekolah-sekolah swasta, kalau nanti sudah diangkat menjadi CPNS atau pegawai negeri tidak boleh ditarik.

"Mereka harus tetap di situ, tidak boleh ditarik di sekolah negeri atau sekolah lainnya yang bergensi. Ini kesepakatan-kesepakatan yang penting menurut saya," kata wakil rakyat asal daerah pemilihan Jateng itu.

Sementara itu Ketua Komisi E (Bidang Kesra) DPRD Jateng, Drs HM Iqbal Wibisono, SH. MH menyebutkan di Jateng terdapat sekitar 24 ribu guru bantu yang sudah cukup lama mengabdi. Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengangkat guru bantu tanpa test, menurut dia, sangat menguntungkan bagi para guru bantu.

Untuk itu ke 24 ribu guru bantu yang ada di Jateng tersebut harus bisa diangkat menjadi PNS semua, sehingga masalah guru bantu bisa terlesaikan dan pemerintah bisa konsentrasi kepada puluhan ribu guru swasta yang belum diangkat dan kalangan pegawai honorer.

Iqbal yang juga Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jateng itu mengakui kebijakan pemerintah tersebut sangat berpihak kepada kalangan guru bantu. Kebijakan tersebut sebenarnya juga tidak terlepas dari kebaijakan pemerintah sebelumnya yang berniat untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS.

"Supaya tidak menimbulkan kecemburuan antar guru bantu, saya berharap seluruh guru bantu bisa diangkat meski dilakukan secara bertahap. Sehingga diharapkan 2007 nanti sudah tidak ada lagi guru bantu di Jateng, dan pemerintah tinggal memikirkan nasib karyawan honorer dan guru swasta," katanya.

Namun, lanjut Munawar Sholeh, kebijakan pemerintah bersama DPR RI untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS diterjemahkan lain oleh beberapa kepada daerah (Bupati/Walikota).

"Ya telah terjadi distorsi informasi di daerah, sehingga ada yang menterjemahkan pengangkatan PNS tanpa test juga berlaku untuk kalangan pegawai honorer di Pemda," katanya.

Pada kesempatan itu dia menegaskan bahwa 110 ribu orang yang akan diangkat sebagai PNS tanpa melalui test tersebut hanya untuka kalangan guru bantu, bukan untuk yang lain.

"Jika sampai ada Bupati/Walikota yang memanfaatkan kebaijakan pemerintah pusat ini untuk mengangkat karyawan honorer tanpa test, bukan guru bantu, kami akan menuntut Bupati/Walikota bersangkutan," katanya.

Targetnya, dalam jangka waktu dua-tiga tahun ke depan, masalah guru bantu yang jumlahnya 200.321 orang itu sudah akan selesai dan semuanya bisa diangkat menjadi PNS tanpa melalui test.

Sedangkan untuk pengangkatan PNS dari kalangan lain seperti tenaga honorer dan masyarakat umum tetap akan dilakukan dengan cara yang fair (adil), yaitu tetap melalui test dan penyaringan lainnya.

Pengankatan Guru Bantu mulai 2007, Kenaikkan Gaji PNS mulai 2008

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) Taufiq Effendi, Senin (28/5) menegaskan pada tahun 2007 semua guru bantu akan diangkat menjadi guru calon pegawai negeri sipil.

Menurut Taufiq, jumlah pegawai negeri sipil mencapai 3,6 juta orang. Kebih dari dua juta orang diantaranya adalah guru. Setelah semua guru diangkat, baru tenaga bidang lain seperti kesehatan akan diangkat.

“Penerimaan calon pegawai negeri sipil tahun 2007 yang dimulai bulan Agustus akan diangkat bulan Oktober. Jadi sekarang prosesnya cepat terutama tenaga pendidik dan kesehatan,” kata Taufiq.

Taufiq mengatakan, 920.000 tenaga honorer selama bertahun-tahun setelah dizalami telah dizalimi dan dimarginalkan. Para tenaga honorer telah mengabdi selama belasan sampai puluhan tahun namun belum juga diangkat. Ada tenaga honorer yang dibayar Rp 20.000 bahkan ada yang dibayar dengan kelapa.

“Jika daerah ingin mengusulkan formasi pegawai negeri sipil silahkan, rapi harus jelas penempatannya. Misalnya permintaan formasi perawat harus jelas rumah sakit atau puskesmasnya dan ada surat permintaan dari dokter. Ini supaya transparan,” ujar Taufiq.

Menurut Taufiq, saat ini kementrian PAN dan Departemen Keuangan sedang menyusun sistem penggajian nasional. Gaji terendah pegawai negeri sipil diupayakan terus naik dari Rp 1.060.000 tahun 2006 menjadi 1.200.000 pada tahun 2007. Pada tahun 2008 gaji terendah pegawai negeri sipil akan dinaikkan lagi namun Taufiq enggan menyebutkan jumalhnya.
Sumber: kompas.com